nusakini.com - Makassar - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan konsistensi regulator dan aplikator terhadap penerapan SK gubernur nomor 2559/XII/tahun 2022. RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Jhon Rende Mangontan (JRM) di kantor DPRD provinsi, Selasa, (7/3/2023).

Dalam rapat itu, Jhon Rende Mangontan menyimpulkan, bahwa ada beberapa hal yang harus diputuskan yang pertama adalah pihak Shoppe harus memperjelas sistem biaya pendaftaran sebagai keanggotaan.

"Karena, di situ belum ada ketegasan. Padahal standarisasinya jelas yakni tiga ratus ribu rupiah tapi, tarifnya itu ada yang bayar empat ratus ribu sampai enam ratus ribu rupiah dan variatif," ujarnya.

Kemudian, pihak manajemen Shopee pusat harus mempertegas, kewenangan dan kewajiban dari manajemen Shopee yang ada di Makassar. Sehingga, driver ini mampu mempertanyakan kepada Shopee yang ada di Makassar.

• Daun Kafe Dekat Rumah Ibadah Diduga Jual Minol, Ada Kongkalikong dengan Disprindag Makassar?
• PT JAPFA Berikan Informasi Pentingnya Protein Hewani
• Selegram Ayu Curhat Gegara Dituding Biang Kerok Arisan Bodong: Perasaan Saya Hancur
• Agung Billiard and Cafe Hadir di Makassar
• Bersama ABK Anak Harapan Makassar Sambut HUT RI ke - 79

Selanjutnya, manajemen Shopee pusat harus mempertegas juga kepada dan membangun komunikasi kepada kementerian perhubungan. Angkutan Shopee ini sendiri, apakah bisa masuk definisi angkutan khusus ini, atau bukan.

"Karena, pihak Grab, dan pihak Gojeg bisa melakukan itu sedangkan Shopee ini tidak bisa melakukan itu ? "

Kemudian, lanjut Jhon Rende Mangontan, tanggal 20 Maret 2023 pukul 01.00 wita (dini hari) sudah wajib semua operator aplikasi baik Grab, Gojeg, Maxim dan Shopee sudah wajib melaksanakan peraturan SK gubernur Sulsel itu sendiri.

"Fatalnya di sini adalah ada dua perusahaan yaitu Shopee dan Maxim belum melapor atau belum terdaftar sebagai salah satu perusahaan yang ada di Sulsel padahal sudah dua tahun," ungkapnya.

Dalam artian, menurut Jhon Rende, berarti masih banyak kewajiban-kewajiban dari dua perusahaan ini yang mereka belum mampu melaksanakan tugasnya di Sulsel.

"Sehingga, kami meminta kepada pihak Shoppe dan Maxim untuk sesegera mungkin menyiapkan seluruh persiapan-persiapannya sesuai peraturan yang ada di Sulsel," terangnya.

Terakhir, Jhon Rende Mangontan menegaskan agar pemerintah provinsi Sulsel agar membuatkan segera regulasinya soal hak dan kewajiban sehingga, perusahaan-perusahaan yang masuk di Sulsel melaksanakan kewajibannya dalam hal ini terutama pajak. (Cdt)